Jakarta, 7 Oktober 2025 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Dua saksi penting diperiksa, yaitu mantan Bendahara Amphuri Tauhid Hamdi dan seorang pihak swasta berinisial MIM.
Pemeriksaan ini menyoroti sistem kuota tambahan haji yang dikenal dengan kode “T0” — kuota tanpa antrean bagi jamaah yang memperoleh percepatan keberangkatan.
“Materi pemeriksaan difokuskan pada pengisian kuota tambahan atau ‘T0’,” ungkap Budi Prasetyo, juru bicara KPK, dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Budi, kode “T0” berarti jamaah tidak perlu menunggu antrean panjang. Huruf “T” merujuk pada tahun keberangkatan, sementara angka “0” menandakan tanpa masa tunggu.
“Penyidik juga mendalami adanya dugaan aliran dana percepatan atau fee untuk mendapatkan kuota tersebut,” tambahnya.
Dalam perkembangan terbaru, sejumlah biro perjalanan haji dan umrah disebut telah mengembalikan uang terkait perkara ini kepada KPK. Dana yang diterima langsung disita dan dijadikan barang bukti.
“Jumlah pastinya masih diverifikasi karena dana masuk ke rekening perkara. Kami akan memberikan pembaruan setelah proses verifikasi selesai,” ujar Budi.
Kasus ini berawal dari pembagian kuota tambahan haji yang tidak sesuai ketentuan. Dari total 20 ribu kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi, seharusnya dibagi 92 persen untuk jamaah reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Namun, ditemukan pembagian tidak proporsional — masing-masing 50 persen.
KPK telah memeriksa sejumlah pejabat Kemenag serta pelaku travel umrah, termasuk Ustaz Khalid Basalamah. Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga diperiksa dua kali, pada 7 Agustus dan 1 September 2025.
Kata Kunci SEO: KPK, korupsi kuota haji, Kemenag, kasus haji 2025, Yaqut Cholil Qoumas, Amphuri, Tauhid Hamdi, kuota tambahan haji, kode T0, penyidikan KPK.
Artikel ini telah ditulis ulang dengan bahasa yang lebih natural agar mudah dipahami dan tidak mengandung plagiarisme. Informasi bersumber dari laporan resmi serta keterangan lembaga terkait.
